Home » » 21 Ribu Orang Teken Petisi Desak Jokowi Batalkan Calon Kapolri Komjen Budi

21 Ribu Orang Teken Petisi Desak Jokowi Batalkan Calon Kapolri Komjen Budi

Written By radiodairicirebon on Rabu, 14 Januari 2015 | 19.30

Jakarta - Petisi penolakan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri terus bergulir. Lebih dari 21 ribu orang telah menekan petisi untuk mendesak Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Petisi tersebut termuat dalam situs change.orgyang diinisiasi oleh pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho. Hingga pukul 04.00 WIB, Kamis (15/1/2015), petisi ini sudah ditandatangi 21.799 pendukung.

"Kami mengingatkan Presiden Jokowi jangan 'menutup mata' dalam memilih calon Kapolri," tulis Emerson.

Pertama, menurut Emerson, pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi. Penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan (leadership), integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi. 

"Sebaiknya Jokowi juga tidak memilih figur Kapolri hanya karena dia dianggap berjasa terhadap dirinya selama masa Pilpres maupun titipan ketua umum atau elit partai tertentu," imbuhnya.

Kedua, lanjut Emerson, harus dipastikan bahwa Kapolri yang nantinya dipilih tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini penting agar pemerintahan Jokowi-JK kedepan tidak terganggu atau tercoreng kredibilitasnya. Bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, HAM, pencucian uang atau persoalan hukum lain yang dilakukan oleh Kapolri ataupun yang terjadi di internal Kepolisian.

"Jokowi sebaiknya juga harus konsisten menjalankan janjinya sebagaimana tercantum dalam Program Nawacita yaitu 'Kami akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, antikorupsi, komit dalam penegakan hukum'," kata Emerson mengingatkan. 

Untuk mendapatkan figur Kapolri yang terbaik maka Presiden Jokowi diminta untuk:

1. Membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan (tersangka korupsi) sebagai Kapolri dan menarik kembali surat yang disampaikan kepada DPR pada 9 Januari 2015 berkaitan dengan proses seleksi calon Kapolri. Penarikan surat ini harus dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap langkah Jokowi yang terburu-terburu dalam menetapkan calon tunggal Kapolri.

2. Melibatkan atau mengundang KPK, PPATK dan Komnas HAM untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak para calon Kapolri.

3. Membuka diri terhadap masukan dari semua pihak termasuk masyarakat dan media mengenai rekam jejak para calon Kapolri.

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : geber website devt
Copyright © 2013. DAIRI FM CIREBON - All Rights Reserved
Template Created by : MASKOLIS